pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp. 42 Tahun 2004; PP No. pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp

NOMOR : 19 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA A. Berkala. Gubernur Banten di acara Seren Taun Kasepuhan Cisungsang. Satpol PP. 41 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 14. Ditetapkan Tanggal. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. tanggal 28 Mar 2022 . Jenis senjata api bagi anggota Satpol PP terdiri. Event. 102, TLN NO. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); SALINAN-2-. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 19. No. 75 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; 17. Mengenal Tugas Satpol PP| SINAU. METADATA PERATURAN. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (322); Permendagri No. 16 Tahun 2018. aturan pakaian dinas satpol pp 676116543permen_no. Download. patroli; d. menyelenggarakan pelindungan masyarakat. @2018. Selain batasan wewenangtadi, aparat Satpol PP juamempunyai kewajiban sinkronmenggunakan pasal 20 PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi antara lain meliputi : A. Tahun 2018 Renja Perubahan. PERAN SATPOL PP DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI DI KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS) SKRIPSI . NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7). 9, TLN No. Tanggal Diterbitkan. Pp 16 2018 satpol pp. 16 tahun 2018 tentang satuan Satpol PP pasal 5 yang memuat tugas Satpol PP adalah menegakkan perda dan perkada, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketetraman perlindungan masyarakat. Satpol PP Kota Semarang sebagai aparat yang dibutuhkan oleh Kepala Daerah Kota Semarang. E. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP menjadi batasan pada menjalankan kewenangannya,. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1. Menurut PP 16/2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta. Polisi Pamong Praja (Pol PP), menurut PP ini, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah; 12. A. Keputusan Menteri. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2018 setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Jenis PPID. PKPA. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan. all. Indonesia, Kota Bogor. dimiliki Satpol PP Kabupaten Dairi bertanggung jawab terhadap terciptanya ketertiban umum seperti yang tertuang pada pasal 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram merupakan harapan setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat Kota Depok. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Jawaban A dan B benar E. Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga. 18 tahun 2016; pp no. Untuk. PP, Damkar dan Penyelamatan 16 2. 5 tahun 2014; uu no. Kalteng – Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (tautan: PP Nomor 16 Tahun 2018 ). 1. 72, 2018 PEMERINTAH DAERAH. Atas dasar pelaksanaan tugasnya, Satpol PP memiliki landasan formatif untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satpol PP, Satpol PP memiliki tugas dan kewenangan yang harus dipahami banyak pihak. Dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukan untuk. LN. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Pertimbangan PP 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja. UU No. Kemudian dalam Pasal 6 juga menjelaskan fungsi dari Satpol PP yaitu: a. , MM Sekretaris Satpol PP DIY Ketua 3. 2020 tentang Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas; dan (3) Perdaayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan. 2018. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 12 (1) Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri atas: a. Sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP). 12 tahun 2011; uu no. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, untuk menyusun revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 - 2023 yang merupakan penjabaran P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023. Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara Tipe Dokumen. 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyedia Sarana & Prasarana Minimal, Pembin (366); Permendagri No. Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi Pasal 2. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi: masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. Dan dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dan Perkada mempunyai fungsi yang dinyatakan pada pasal 1 ayat (3) dan pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah No. com Received: 24-06-2022, Accepted: 30-09-2022; Published Online: 07-11-2022. PP No 16 th 2018 tentang Satpol-PP; Permendagri No 54 Th 2011 tentang SOP Satpol-PP; Permendagri No 26 Th 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibum Linmas; Perda No 2 Tahun 2016 tentang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat; Perbup No 3 th 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang. TRAINING ONLINE PP NO. Diklat Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung  Sitemap. 167. PP No. Pengadministrasi Umum di Inspektorat Kota Medan. Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I Syaiful Effendi ini membahas tentang implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. Tidak ada tugas dan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (“PP Satpol PP”) kepada Satpol PP untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku pelanggaran ketertiban umum. Kode Etik. U. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 69 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dibutuhkan kesungguhan serta komitmen terhadap tugas dan fungsinya. POL. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Satuan Polisi Pamong Praja NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Silahkan Anda merujuk ke PP tersebut melalui link ini. kewajiban danwewenangtadibisa dijatuhi hukumansanksi disiplin , sinkronygterdapatdalam pasal 8 PP No. Tipe Dokumen. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP; Pelatihan Bimtek dan Workshop Manajemen Puskesmas; Bimtek – Diklat – Seminar dan Workshop Akses Informasi. Peraturan Presiden No. Di PP nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 2 disebutkan, Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan. Profil Kasat Pol PP – Satuan Polisi Pamong Praja. Razia Koskosan Satpol PP Kota Tangsel Jaring Puluhan Pasangan tak Sah Pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap penanggung jawab dari bangunan tersebut namun tidak diindahkan sehingga dilakukan penindakan “Kami dari Gakumda penegak perundangundangan sudah memanggil dua kali sejak awal Januari (2022. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. . 1. PP No. Satpol PP mempunyai tugas:. Serba Sedikit Tentang Satpol PP . Salah satu aturan yang mengatur tentang Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. grobogan Facebook : satpolppkabupatengrobogan Website : satpolpp. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara. Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota sesuai. UU No. Workshop Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dalam Menciptakan Ketertiban Umum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan. Tentang PPNS ini, Kementerian Dalam Negeri, memberi pedoman dalam rangka tertib administrasi, pembinaan dan. 8. BAB VI. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. {2} Apa faktor – faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi di Kantor Satpol PP Kota Semarang. Letkol Hasan. Untuk menegakkan Perda dibutuhkan PPNS. PP/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Download semua halaman 1-22. PP se Indonesia dengan Direktur Pol. PERDA 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM, K. 2. 7. 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;4. (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong. Tahun 2018 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri. pembinaan dan penyuluhan; c. Menyatakan bahwa Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1 untuk Mencapai Gelar. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016,. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (242) Perda No. 17 tahun 2019; perda kab. Agus Supriyadi, S. Berita. 114, TLN NO. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Selain termasuk di dalam Prosundagri tahun 2022, kata dia, penyusunan rancangan Permendagri SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP merupakan tindak lanjut dari PP 16 tahun 2018 tentang Satpol PP. Peraturan . Standar Kompetensi Jafung Satpol PP (168) Menurut United Stated Trade Representatives, 25% obat yang beredar di Indonesia adalah palsu. ASN Non-departemen Jawaban: D Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP merupakan. UU No. Jakarta: Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Pol PP dan Linmas) menggelar Rapat Harmonisasi Penyusunan Rancangan Permendagri tentang satandar operasional prosedur (SOP) dan. application/pdf. Berkala. BAB VI KOORDINASI Pasal 28 (1) Kepala Satpol PP provinsi. PP Nomor 11 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang manajemen PNS yang juga isinya mengatur batas usia pensiun PNS guru. Sedangkan option E tidak termasuk. Pasal 1 angka 1. Pencabutan. PP No 16 th 2018 tentang Satpol-PP; Permendagri No 54 Th 2011 tentang SOP Satpol-PP; Permendagri No 26 Th 2020 tentang Penyelenggaraan Trantibum Linmas; Perda No 2 Tahun 2016 tentang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat; Perbup No 3 th 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat. Kopassus: Jalan Berliku Korps Baret Merah. Download: 4. . Peraturan Pemerintah. Index. 736. Meresahkan Warga Satpol PP Badung Tindak Tegas Pengepul Barang Bekas. Untuk di daerah Provinsi Jawa Barat, Satpol PP dibentuk dengan mengacu pada peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Mengenal Tugas Satpol PP| SINAU. Satpol PP sudah berusaha untuk mentertibkan PKL permanen dan semi permanen di berbagai sudut Kota Bandung dan memberikan sanksi kepada PKL, dengan diatur dalam Perda No 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Tibum Tranlinmas). TAHUN 2018-2023 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan Jenderal Hariono No. Semoga website ini memberikan kontribusi yang positif bagi Satpol PP, Pemerintah Daerah dan masyarakat Lima Puluh Kota khususnya. PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja – Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian terkait pertanyaan Anda mengenai legalitas Satpol PP yang memiliki senjata, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (“Permendagri 26/2010”). Palangka Raya, Satpol. 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan. Pokja Pemilihan 6. Untuk. Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa satu di antara tiga. Download: Peraturan Kepolisian Negara Nomor 16 Tahun 2018 PDF. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Permendagri No.